Selasa, 29 September 2020
Informasi KKP
: KKP Kelas I Tanjung Priok...Berkomitment sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WB) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)....mariii kita dukung..!!

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK TAHUN 2017

WBK KKP Kelas I Tg Priok

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Tanjung Priok sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan telah melaksanakan pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada

Masyarakat di KKP Kelas I Tanjung Priok pada tahun 2015.

Adapun sasaran dari Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sasaran internal yang

merupakan seluruh pejabat struktural dan staf pada KKP Kelas I Tanjung Priok dan sasaran eksternal yaitu seluruh pengguna jasa yang melakukan pelayanan di KKP Kelas I Tanjung Priok.

Upaya yang dilakukan oleh KKP Kelas I Tanjung Priok untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) adalah dengan membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk

menunjang pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tersebut.

Tahun 2017 ini Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok kembali memperbaharui Surat Keputusan yang menunjang pelaksanaan WBK dan WBBM dimana

Surat Keputusan tersebut antara lain adalah :

  1. SK Tim Pembangunan ZI WBK / WBBM
  2. SK Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
  3. SK Tim Agent of Change (AOC)
  4. SK Tim Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
  5. SK Tim Standard Operational Procedure Administrasi Pemerintahan (SOP AP)
  6. SK Tim Pengelola Whistle Blowing System (WBS)
  7. SK Tim Pengelola Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)
  8. SK Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat (Dumas)
  9. SK Tim Pengelola Reward and Punishment
  10. SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan
  11. SK Tim Penyusun Rencana Aksi Kegiatan

Sebagai wujud komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran di KKP Kelas I Tanjung Priok serta dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK), KKP Kelas I Tanjung Priok telah berhasil mendapatkan penghargaan sebagai satker UPT Pengelola PNBP

Terbaik pada Pertemuan Nasional Evaluasi dan Perencanaan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di Harris Hotel and Conventions Bekasi pada tanggal 10 – 13 Mei 2015. Penghargaan tersebut diterima oleh Bapak Kepala Kantor RBA.

Widjonarko, SKM,M.Kes dari Dirjen PP dan PL yang disaksikan oleh Menteri Kesehatan. telah mendapatkan penghargaan WBK dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 KKP Tanjung Priok mendapatkan penghargaan dari Kemenpan dan RB

yang diserahkan di Pekanbaru dimana KKP Tanjung Priok merupakan satu-satunya UPT dari Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang mendapatkan penghargaan tersebut.Diharapkan pada tahun 2017 ini akan memperoleh penghargaan untuk

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Adapun pada tim Pembangunan ZI WBK dan WBBM dibentuk 6 Pokja dimana setiap Pokja mempunyai rencana kerja antara lain adalah :

  1. Manajemen Perubahan :
  • Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan KKP Kelas I Tanjung Priok.
  • Membuat rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
  • Membuat media sosialisasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM seperti Spanduk, Leaflet dan X – Banner.
  • Mengadakan Sosialisasi kepada seluruh pegawai di KKP Kelas I Tanjung Priok mengenai WBK dan WBBM
  • Membentuk Agent of Change.
  • Laporan monitoring tim Zona Integritas dan melakukan tindak lanjut terhadap monitoring tersebut.
  • Membuat laporan Evaluasi secara berkala terhadap rencana kerja tim Zona Integritas
  • Membuat kuesionir kepada pegawai terhadap kinerja pimpinan
  • Membuat laporan secara rutin kepada pimpinan secara berkala terhadap rencana kerja tim Zona Integritas
  1. Penataan Tata Laksana
  • Mengevaluasi SOP yang ada di KKP
  • Melaksanakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
  • Adanya aplikasi SIMKA, Simkespel, SILK , SIMPEG dan SAPK
  • Adanya Layanan pengaduan masyarakat
  • Inovasi Program layanan unggulan
  • Prosedur sistem Informasi terkait
  • Menggunggah tentang Keterbukaan Informasi Publik tentang UU No 14 tahun 2008 dan Permenkes Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
    melalui Media publikasi antara lain melalui website, leaflet, majalah, buletin, e-book.
  • Monitoring dan Evaluasi tentang pelaksanakan keterbukaan informasi publik, tentang kelanjutan dari proses informasi yang dipublikasikan
    4. SK tim pengelola media publikasi.
  1. Penataan Sistem Manajemen SDM
  • Adanya Peta Jabatan, Job desc masing-masing jabatan, ABK, Bezetting (daftar penempatan kepegawaian) dan e-formasiMembuat peta jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan kebutuhan.
  • Adanya data analisis kebutuhan pegawai, Formasi jabatan, SK penempatan pegawai hasil rekruitmen dan SPMT
  • Penempatan pegawai hasil rekruitmen
  • Adanya pola kebijakan Pola Mutasi internal dan mutasi
  • Adanya Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai dan hasil pelatihan pengembangan kompetensi dan training need analysis
  • Mengadakan diklat pengembangan kompetensi.
  • Membuat Uraian Jabatan (Urjab)
  • Membuat Satuan Kinerja Pegawai (SKP), penilaian prestasi kerja serta Log book
  • Membuat Dokumen Kode etik organisasi dan Dokumen pemberian reward dan punishment
  • Membuat pertemuan Pemutakhiran Data
  1. Penguatan Akuntabilitas
  • Membuat pertemuan bulanan tentang pencapaian kinerja, Renstra, RKT dan RKA
  • Adanya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
  • Adanya dokumen LAKIP, baik permintaan LAKIP dari unit utama maupun bukti pengiriman LAKIP
  • Dokumen peningkatan kapasitas SDM yang menangani LAKIP
  1. Penguatan Pengawasan
  • Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi
  • Membentuk tim SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan)
  • Daftar seluruh kegiatan yang mempunyai risiko
  • Membuat kotak saran dan layanan pengaduan Masyarakat
  • Membuat banner, leaflet, spanduk dan booklet
  • Dokumen pakta integritas dan kode etik bagi pegawai
  • Sosialisasi/workshop Whistle Blowing System (WBS) bagi Seluruh pegawai dilingkungan Satker , membuat sK, laporan monitoring terhadap WBS dan membuat tindak lanjut dari WBS
  • Daftar identifikasi benturan kepentingan di tingkat satker
  1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  • Membuat flowchart standar pelayanan
  • Mengadakan pelatihan penerapan Budaya Pelayanan Prima
  • Mengadakan reward and punishment bagi pegawai pelayanan terbaik dan pegawai pelayanan yang kurang baik.
  • Mengadakan penerbitan dokumen dan pembayaran PNBP secara online.
  • Laporan hasil survey kepuasan pelanggan dan melaporkan hasil survey ke media website ataupun bulletin dan membuat laporan tindak lanjut
  • Membuat SOP Pelayanan terpadu
  • Adanya sosilalisasi Permenkes dan peraturan-peraturan dari eselon 1 / pembina terkait standar pelayanan yang wajib diberikan oleh unit kerja kepada pengguna jasa / stakeholder.
  • Adanya Publikasi yang memuat standar pelayanan (alur pelayanan harus memuat waktu pelayanan, jenis dokumen yang dibutuhkan dan/atau standar pelayanan lainnya).

Demikianlah rencana – rencana kerja Pokja pertama sampai dengan pokja keenam dari zona Integritas yang akan dilaksanakan karena dengan menerapakan Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kembali pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok di tahun 2017 ini diharapkan

terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yang bersih dan bebas dari KKN dan KKP Kelas I Tanjung Priok tetap berkomitmen dan dapat meraih predikat

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

 

Fifi Nur Afifah, SKM, M.Epid