Senin, 09 Desember 2019
Informasi KKP
: KKP Kelas I Tanjung Priok...Berkomitment sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WB) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)....mariii kita dukung..!!
Administrator

Administrator

Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Dalam rangka mencegah masuk dan keluarnya penyakit menular, salah satu Tupoksi KKP adalah melakukan pemeriksaan sertifikat vaksinasi meningitis bagi jemaah umroh. Upaya pengawasan International Certificate Vaccination (ICV) ini tercantum dalam Permenkes RI No.2348/MenKes/Per/XI/2011 tentang perubahan atas Permenkes RI No.356/MenKes/Per/IV/2008 tentang organisasi dan Tata kerja KKP; Permenkes RI No.294/MenKes/Per/IX/78 tentang pemberian Surat Keterangan Vaksinasi Internasional (ICV); IHR 2005 lampiran 6 tentang Kewajiban memiliki sertifikat vaksinasi, Profilaksis dan Sertifikat lainnya bagi pelaku perjalanan untuk Negara yang di persyaratkan.

Untuk itu KKP Kelas I Tanjung Priok melaksanakan pelayanan vaksinasi Meningitis bagi jemaah umroh yang datang ke kantor kami.

Persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan vaksin meningitis beserta buku ICV adalah :

  • Nama sesuai paspor dan No paspor
  • Fotokopi paspor 1 (satu) lembar
  • Pas photo, ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar

Waktu pelayanan vaksinasi diselenggarakan pada hari Senin s/d Jumat, dari jam 08.00 – 15.00, untuk pendaftaran dimulai jam 07.30.

Alur yang ditetapkan oleh KKP Tanjung Priok adalah :

  • Ambil nomer antrian
  • Jemaah datang dan mengisi formulir yang telah disediakan.
  • Melengkapi daftar formulir dengan melampirkan fotokopi paspor 1 lembar
  • Kemudian formulir yang sudah diisi dan dilengkapi diLetakkan dalam kotak yang telah disediakan.
  • Selama data diproses, jemaah dipersilahkan menunggu diruang tunggu yang telah disediakan sampai yang bersangkutan dipanggil.
  • Untuk jemaah wanita yang masih produktif akan dilakukan tes urine.
  • Saat nama dipanggil oleh petugas, yang bersangkutan (jemaah) masuk kedalam ruang vaksin untuk di lakukan vaksinasi.
  • Setelah vaksinasi, jemaah kembali menunggu panggilan untuk pengambilan foto barcode ICV.
  • Proses vaksinasi selesai , jemah bisa pulang dengan membawa buku ICV.

Tips untuk mendapatkan vaksinasi meningitis :

Kekebalan vaksin baru terjadi dalam 2 minggu dengan masa kekebalan 2 tahun, maka sebaiknya waktu penyuntikan dan keberangkatan disarankan kurang lebih 2 minggu sebelum masa keberangkatan haji/umroh.

Vaksinasi meningitis berlaku selama 2 (dua) tahun, apabila jamaah yang sudah pernah melaksanakan umroh/haji dan sudah pernah divaksin maka tidak perlu dilakukan penyuntikan kembali.

Jumat, 24 Juli 2015 13:06

Indikator

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR KINERJA

TARGET

 

   2017

Menurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular dan peningkatan kualitas lingkungan

1

Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar kekarantinaan

100

2

Persentase wilayah pelabuhan yang melaksanakan pengendalian vektor terpadu

100

3

Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan

100

4

Persentase wilayah pelabuhan yang telah melaksanakan kawasan pelabuhan sehat

100

5

Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) yang dilakukan pengawasan

100

6

Persentase upaya pengendalian faktor risiko pada wilayah dengan kondisi matra lapangan sebesar 100%

100

7

Persentase alat angkut/orang/barang di pelabuhan yang diberikan dokumen karantina kesehatan sesuai dengan ketentuan sebesar 100%

100

8

Persentase pelabuhan yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung sebesar 100%

100

9

Persentase pelabuhan yang melaksanakan kegiatan pos pembinaan terpadu (PUSBINDU) PTM sebesar 100%

100

10

Persentase laporan program KKP disampaikan tepat waktu sebesar 100%

100

11

Persentase ketepatan penyusunan laporan BMN sebesar 100%

100

12 Persentase ketepatan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku sebesar 100% 100
Jumat, 24 Juli 2015 20:15

BIDANG UKLW

Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah

Tugas

Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah mernpunyai tugas melaksanakan    perencanaan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan matra, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang upaya kesehatan pelabuhan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah menyelenggarakan fungsi:

  • Pelayanan kesehatan terbatas, rujukan dan gawat darurat medik di wilayah kerja bandara,pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
  • Pemeriksaan kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan matra di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
  • Pengujian kesehatan nahkoda/pilot dan anak buah kapal/pesawat udara serta penjamah makanan;
  • Vaksinasi dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional;
  • Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
  • Pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara, serta ketersediaan obat-obatan/peralatan P3K dikapal/pesawat udara/alat transportasi lainnya;
  • Kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan teknis bidang upaya kesehatan dan lintas wilayah;
  • Penyusunan laporan di bidang upaya kesehatan dan lintas wilayah.

Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah terdiri dari :

1. Seksi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan

Seksi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan

tugas :

melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelayanan pengujian kesehatan nahkoda, anak buah kapal dan penjamah makanan, pengawasan persediaan obat/P3K di kapal/pesawat udara/alat transportasi lainnya, kajian ergonomik, advokasi dan sosialisasi kesehatan kerja, pengembangan jejaring kerja, kemitraan dan teknologi, serta pelatihan teknis bidang kesehatan kerja di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

2. Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah

Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah

tugas  :

melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan vaksinasi dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional (ICV), pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah, kesehatan matra, kesehatan  haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan terbatas, rujukan gawat darurat medik, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, dan teknologi, serta pelatihan teknis bidang kesehatan matra di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Jumat, 24 Juli 2015 13:14

BIDANG PRL

Bidang Pengendalian Resiko Lingkungan

Tugas

Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang Pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

  • Pengawasan penyediaan air bersih, serta pengamanan makanan dan minuman;
  • hygiene dan sanitasi lingkungan gedung/bangunan;
  • Pengawasan pencemaran udara, air dan tanah;
  • Pemeriksaan dan pengawasan higiene dan sanitasi kapal/pesawat/alat transportasi lainnya di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
  • Pemberantasan serangga penular penyakit, tikus dan pinjal di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
  • Kajian dan pengembangan teknologi di bidang pengendalian risiko lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
  • Pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian risiko lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
  • Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang pengendalian risiko lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
  • Penyusunan laporan di bidang pengendalian risiko lingkungan.

Bidang Pengendalian Resiko Lingkungan Terdiri dari :

1. Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit

Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit

tugas  :

melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan pemberantasan serangga penular penyakit, tikus, dan pinjal, pengamanan pestisida, kajian dan diseminasi informasi, pengembangan jejaring kerja, kemitraan dan teknologi serta pendidikan dan     pelatihan bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

2. Seksi Sanitasi dan Resiko Lingkungan

Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan

tugas  :

melakukan penyiapan bahan, perencanaan, pemantuan, evaluasi, penyusunan laporan, dan   koordinasi pelaksanaan pengawasan penyediaan air bersih, serta pengamanan makanan dan minuman, hygiene dan sanitasi kapal laut dan pesawat, hygiene dan  sanitasi gedung/bangunan, pengawasan pencemaran udara, air, tanah, kajian dan diseminasiinformasi, pengembangan jejaring kerja, kemitraan dan teknologi serta pendidikan danpelatihan bidang sanitasi lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Jumat, 24 Juli 2015 13:12

BIDANG PKSE

Bidang pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemologi

Tugas

Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemologi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kekarantinaan, surveilans epidemologi penyakit dan penyakit potensial wabah serta penyakit baru dan penyakityang muncul kembali,pengawasan alat angkut dan uatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, pendidikan dan pelatihan bidang Kekarantinaan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan Lintas atas darat Negara

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemologi Menyelenggaratk fungsi :

  • Kekarantinaan Suveilans Epidemologi penyakit menular dan penyakit potensial Wabah serta penyakit baru dan penyakityang muncul kembali
  • Kesiapsiagaan, pengkajian, serta advokasi penanggulangan KLB dan bencana / pasca bencana bidang kesehatan
  • Pengawasan lalu lintas OMKABA ekspor dan impor serta alat angkut, termasuk muatannya.
  • Kajian dan diseminasi imformasi kekarantinaan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara
  • Pendidikan dan pelatihan bidang kekarantinaan
  • Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kekarantinaan
  • Pelaksanaan pengembanagan teknologi bidang kekarantinaan dan surveilans epidemologi

Bidang pengendalian karantina dan surveilans Epidemologi terdiri dari :

1. Seksi Pengendalian Karantina

Seksi Pengendalian Karantina mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi,penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan sertifikasi OMKABA ekspor dan impor, pengembangan  pengawasan dan tindakan kekarantinaan terhadap kapal, Pesawat udara, dan alat transportasi lainnya, penerbitan dokumen kesehatan kapal laut, pesawat udara, dan alat transportasi lainnya, pengangkutan orang sakit/jenajah, kajian pengembangan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan di bidang kekarantinaan.

2. Seksi Surveilans Epidemologi

Seksi Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, jejaring kerja surveilans epidemiologi nasional/internasional, serta kesiapsiagaan, pengkajian, advokasi, dan penanggulangan KLB, bencana/pasca bencana

Kamis, 15 Oktober 2015 13:11

BAGIAN TU

Bagian Tata Usaha

Tugas :

melaksanakan koordinasi dan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, pelaporan, urusan tata usaha, keuangan, penyelenggaraan pelatihan, kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga

Fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program serta pelaporan;

b. pelaksanaan urusan keuangan;

c. pelaksanaan urusan kepegawaian;

d. pelaksanaan urusan umum;

e. koordinasi penyiapan pelatihan

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

a. Subbagian Program dan Laporan;

b. Subbagian Keuangan dan Umum

Subbagian Program dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, evaluasi, laporan, serta informasi.

Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi, verifikasi, serta mobilisasi dana, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, serta penyiapan penyelenggaraan pelatihan.

Senin, 02 September 2013 17:26

Visi dan Misi

A.   Visi

Visi Kementerian Kesehatan adalah :

“Masyarakat Sehat Yang Mandiri Dan Berkeadilan” .

Untuk mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan, maka Visi KKP kelas I Tanjung Priok adalah :

“Pelabuhan Tanjung Priok Sehat 2014 dalam rangka mewujudkan Masyarakat Sehat Yang Mandiri Dan Berkeadilan”

B.   Misi

Untuk mencapai Visi Kementerian Kesehatan Masyarakat Sehat Yang Mandiri Dan Berkeadilan ditempuh melalui misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani.

2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan.

3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan.

4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.

 
Sejalan dengan Misi Kementerian Kesehatan, maka untuk mewujudkan visi KKP kelas I Tanjung Priok adalah :

1. Meningkatkan surveilans epidemiologi; penanggulangan KLB/wabah di pelabuhan, alat angkut dan muatannya

2. Meningkatkan  upaya pengendalian faktor risiko penyakit karantina dan penyakit menular  potensial wabah

3. Meningkatkan  upaya pencarian, pencegahan dan  pengobatan kasus penderita penyakit karantina dan  penyakit menular potensial wabah

4. Meningkatkan pengawasan keluar masuk obat, makanan minuman, alat kesehatan dan barang berbahaya / OMKA

5. Meningkatkan advokasi  dan jejaring kerja/ kemitraan

Selasa, 22 Oktober 2013 17:23

Sejarah KKP

Pada zaman Belanda ada salah satu institusi di daerah pelabuhan dengan nama Heven arts dibawah Haven Master(Departemen Perhubungan) pada tahun 1911 – 1950. Tujuan dari Heven Arts adalah untuk mencegah masuk dan keluarnya penyakit karantina ke Indonesia melaui pelabuhan laut. Dengan terbitnya Undang-undang No. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut, Heven Arts menjadi perangkat Departemen Kesehatan, dengan organisasinya disebut Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut (DKPL). Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/IV/SK/1978, maka organisasi DKPL ada perubahan nama organisasinya menjadi Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Hingga tahun 2008 dengan diterbitkannya Permenkes No 356/MENKES/PER/IV/2008 dan telah diperbaharui dengan Permenkes Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 yang menyatakan bahwa KKP adalah unit pelaksana teknis Ditjen P2P Kemenkes RI, yang mempunyai tugas pokok untuk mencegah masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilan epidemologi, kekarantinaan, pengendalian dampak risiko lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja pelabuhan. bandara dan pos lintas batas.

Dari klasifikasi yang ada terbagi menjadi 4 kelas yaitu KKP Kelas I, KKP Kelas II dan KKP Kelas III dan kelas IV. KKP Kelas I Tanjung Priok dipimpin oleh seorang Kepala Kantor serta membawahi 3 bidang yaitu Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan, Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah Serta 1 Bagian Tata Usaha.

Sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan tersebut KKP Kelas I Tanjung Priok mempunyai 5 (lima) Wilayah Kerja yaitu:

  1. Pelabuhan Laut Sunda Kelapa dan Pantai Marina Ancol
  2. Pelabuhan Samudra Muara Baru
  3. Pelabuhan Laut Marunda
  4. Pelabuhan Laut Kali Baru
  5. Pelabuhan Laut Muara Angke dan Pantai Mutiara.
Halaman 11 dari 11