Selasa, 12 November 2019
Informasi KKP
: KKP Kelas I Tanjung Priok...Berkomitment sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WB) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)....mariii kita dukung..!!
Administrator

Administrator

Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Oleh: Romanika, SKM, M.Kes

Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara  negara maka pada hari senin tanggal 27 april 2015 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok mengadakan kegiatan sosialisasi LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara). Penjelasan tentang LHKPN & LHKASN disampaikan oleh drg. Mirna Putriantiwi, MQIH (Kepala Bagian Umum Inspektorat Jenderal Kemenkes RI). Pada kegiatan ini di hadiri oleh Pejabat Struktural, Koordinator Wilayah Kerja dan staf di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok diterangkan bahwa seluruh pegawai negeri harus membuat LHKPN & LHKASN.

Berdasarkan UU No.28/1999 tentang Penyelengara Negara  Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keputusan KPK nomor : KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan Dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Jabatan lainnya yang juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN  : Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harta kekayaanpenyelenggara Negara yang harus di laporkan.

Adapun Form LHKPN:

  • Form model KPK-A (diisi oleh PN/wajib LHKPN yang untuk pertama kali melaporkan kekayaannya,
  • Form model KPK-B (formulir perubahan, diisi oleh PN/wajib LHKPN : telah menduduki jabatannya selama 2 tahun, mutasi dan promosi jabatan, mengakhiri jabatan dan atau pensiun, permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN

Kewajiban penyelenggara negara terkait LHKPN:

  1. Bersedia diperiksa kekayaan sebelum, selama dan sesudah menjabat,
  2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun,
  3. Mengumumkan harta kekayaan.

Sanksi:

Bagi penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam UU No. 28/1999, maka berdasarkan pasal 20 Undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi adminstrasi sesuai dengan perundang-perundangan yang berlaku.

Kamis, 02 April 2015 21:59

Program Pokja HIV/AIDS Tahun 2015

Oleh: Dewi Dyah Palupi, SKM, M.Kes

Tugas pokok dan fungsi dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Tanjung Priok adalah cegah tangkal penyakit menular potensial wabah. Salah satu penyakit yang mendapatkan cukup perhatian dalam melakukan pengawasan adalah penyebaran penyakit HIV/AIDS di sekitar pelabuhan Tanjung Priok. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia (1 April 1987 s/d 30 September 2014), khususnya untuk provinsi DKI Jakarta memiliki kasus HIV sebesar 32,782% dan kasus AIDS sebesar 7,477% (Sumber : DitJen PP & PL, Kemenkes RI). Sedangkan untuk kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) di wilayah pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2014 terdapat 362 kasus dengan jenis IMS yang bervariasi.

KKP Tanjung Priok bekerjasama dengan lintas sektor telah membentuk Tim POKJA Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS Pelabuhan Tanjung Priok sejak tahun 2009 sesuai dengan SK Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta No.31 Tahun 2009 tentang penetapan kelompok kerja (POKJA) Penanggulangan HIV dan AIDS Provinsi DKI Jakarta. Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS Pelabuhan Tanjung Priok adalah melakukan pertemuan untuk menyusun program kerja Tahun 2015 yang diselenggarakan di ruang lantai IV Gedung KKP Kelas I Tanjung Priok pada tanggal 20 April 2015. Pada pertemuan tersebut  dihasilkan beberapa program kegiatan HIV/AIDS yang akan dilakukan disepanjang Tahun 2015 seperti : Pelaksanaan sosialisasi dan screening HIV/AIDS, Pemeriksaan NAPZA, Pelaksanaan peningkatan pengetahuan bagi anggota POKJA, Desiminasi informasi HIV?AIDS kepada masyarakat pelabuhan, melakukan screening HIV pada awak kapal, pengadaan alat pemeriksaan IMS dengan reagennya, survei perilaku seksual bagi awak kapal bekerjasama dengan KPAN dan peringatan Hari AIDS Sedunia (HAS) Tahun 2015.

Disusun oleh: Romanika, SKM, M.Kes

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KKP Kelas I Tanjung Priok merencanakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode tahun anggaran 2015. Kegiatan yang telah direncanakan harus dilaksanakan dengan tepat waktu sehingga tidak terjadi penumpukan kegiatan pada periode waktu tertentu dan penyerapan anggaran terealisasi dengan baik. Untuk itu, pada awal tahun, KKP Kelas I Tanjung Priok mengadakan pertemuan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan (Plan of Action/POA) tahun 2015.

Pertemuan ini  dilaksanakan selama dua hari tanggal 06 - 07 Januari 2015 di Ruang Rapat Lantai 4 KKP Kelas I Tanjung Priok, dengan peserta sebanyak 30 orang terdiri dari kepala kantor, para pejabat struktural, para koordinator wilayah kerja serta para staf pemegang program baik di induk maupun wilayah kerja.

Pada kegiatan ini, disusun matriks jadwal pelaksanaan kegiatan, matriks  rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan anggaran setiap bulannya. Dari pertemuan ini, tersusunlah dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan/Plan of Action (POA),  tahun 2015.

Disusun oleh: Nana Mulyana, SKM

Dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan RI khususnya di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok pada tanggal 26 Pebruari 2015 jam 17.00 s.d. 18.15 wib. Dalam acara penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan yang Baik, Bersih, dan Melayani Dengan Semangat Reformasi Birokrasi, bertempat di Offroom lantai 4 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok. Yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen PP dan PL) dr. H. Mohamad Subuh, MPPM beserta stafnya.

Penandatanganan Komitmen Bersama ini merupakan tindaklanjut dari penandatanganan Komitmen Melaksanakan Pembangunan Kesehatan yang Baik-Bersih dan melayani, dengan Semangat Reformasi Birokrasi, diantara pejabat eselon I hadir Direktur Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan PL) dr. H.M Subuh, MPPM dan jajaran eselon II, dan III dari Ditjen PP dan PL  Kementerian Kesehatan RI. Pelaksanakan pada tanggal 09 Januari 2015 di Kemenkes RI.

Pelaksanaan acara dimulai dengan menyanyikan Lagu INDONESIA RAYA dimana videonya berlatarbelakang kegiatan Ditjen PP dan PL  dan dilanjutkan dengan menyaksikan video anti korupsi:

Pembacaan deklarasi di pimpin oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok RBA Widjonarko,SKM,M,Kes  yang isinya menyatakan kesiapan bagi KKP Kelas I Tanjung Priok dalam Melaksanakan Pembangunan Kesehatan Yang Baik, Bersih dan Melayani Dengan Semangat Reformasi Birokrasi, Isi deklarasi Komitmen bersama tersebut, yaitu :

  1. Melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten;
  2. Menjunjung tinggi integritas Aparatur Sipil Kementerian Kesehatan;
  3. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  4. Menolak adanya praktik suap, gratifikasi, pemerasan, uang pelicin dalam bentuk apapun dan melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang dianggap suap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
  5. Turut serta secara aktif untuk melaporkan setiap dugaan penerimaan suap, gratifikasi, pemerasan, uang pelicin melalui Whistle Blowing System (WBS);
  6. Menghindari adanya benturan kepentingan;
  7. Melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel;
  8. Membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
  9. Mendorong kualitas pelayanan publik; dan
  10. Mewajibkan semua aparatur sipil Kementerian Kesehatan RI untuk menandatangani pakta integritas.

Acara dilanjutkan dengan menandatanganani komitmen bersama oleh seluruh pejabat struktural dan staf Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok dan Sambutan juga arahan oleh Direktur Ditjen PP dan PL .

dr. H. Mohamad Subuh, MPPM

Disusun oleh: Nana Mulyana, SKM

Pengukuhan Majelis Pembimbing - Pembina Gugus Depan Jakarta Utara 02.139-02.140 Kementerian Kesehatan RI Direktorrat Jenderal Pengendalian Penyakit Penyehatan Lingkungan,Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok Kwartil Ranting Tanjung Priok pada hari senin tanggal 23 Pebruari 2015.

Pembentukan majelis pembimbing dan pembina gugus depan pangkalan Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 23 Pebruari 2015 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Saka Bakti Husada . Sesuai dengan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 154 Tahun 2011 dan UU No 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka.

Majelis Pembimbing Saka Bakti Husada adalah suatu badan yang terdiri atas pejabat instansi pemerintah dan tokoh masyarakat yang memberi dukungan dan bantuan moral, materiil, finansial untuk pendidikan dan pembinaan Saka Bakti Husada. Sedangkan anggota Saka Bakti Husada adalah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega putra dan putri yang menjadi anggota gugus depan di wilayah ranting atau cabang yang mengembangkan bakat, minat, kemampuan, dan pengalaman di bidang keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu melalui Saka Bakti Husada.

Tujuan dibentuknya Saka Bakti Husada adalah memberi wadah pendidikan dan pembinaan bagi para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, kemampuan, dan pengalaman dalam bidang pengetahuan dan teknologi serta keterampilan bidang kesehatan yang dapat menjadi bekal bagi kehidupan dan penghidupannya untuk mengabdi pada masyarakat, bangsa dan negara.

Sasaran dibentuknya Saka Bakti Husada adalah agar para anggota Gerakan Pramuka yang telah mengikuti kegiatan Saka tersebut:

  1. Memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam bidang kesehatan, khususnya tentang :
  1. Lingkungan Sehat
  2. Keluarga Sehat
  3. Penanggulangan Penyakit
  4. Gizi
  5. Obat
  6. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
  1. Mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang kesehatan kepada para anggota Pramuka di gugus depan (gudep) masing-masing.
  2. Memiliki sikap dan perilaku hidup sehat serta menjadi contoh bagi teman sebaya, keluarga dan masyarakat di lingkungannya.
  3. Mau dan mampu menyebarluaskan informasi kesehatan tersebut di atas kepada masyarakat.

Saka Bakti Husada terdiri dari 6 (enam) krida yaitu:

  1. Krida Bina Lingkungan Sehat
  2. Krida Bina Keluarga Sehat
  3. Krida Pengendalian Penyakit
  4. Krida Bina Gizi
  5. Krida Bina Obat
  6. Krida Bina PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)

Kewajiban Anggota Saka Bakti Husada

  1. Mentaati Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
  2. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
  3. Mentaati dan menjalankan Trisatya dan Dasadarma Pramuka serta peraturan-peraturan Saka Bakti Husada.
  4. Menjaga nama baik Saka Bakti Husada dan Gerakan Pramuka.
  5. Mengikuti dengan rajin dan tekun kegiatan yang diadakan oleh Saka Bakti Husada serta kegiatan Gerakan Pramuka lainnya.
  6. Meningkatkan dan menerapkan kecakapan serta keterampilannya dalam kegiatan yang bermanfaat baik bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
  7. Berusaha menjadi teladan atau panutan bagi rekan-rekannya, keluarganya dan masyarakat.
  8. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat masyarakat setempat.

Keputusan pelantikan dan pengukuhan majelis pembimbing dan pembina gugus depan pangkalan Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok Ditjen PP & PL Kemekes RI nomor 02.139 untuk gugus depan putra dan nomor 02.140 untuk gugus depan putri. Surat Keputusan berlaku mulai tanggal 23 Pebruari 2015 sampai dengan 23 Pebruari 2018. Surat keputusan ini ditetapkan pada tanggal 23 Pebruari 2015 oleh ketua kwartir ranting Tanjung Priok drs. Nasikhi, M.Pd dan Surat keputusan ini bisa diperpanjang setiap tiga tahun. Lampiran surat keputusan ketua kwartir Tanjung Priok nomor 13 tahun 2015 sebagai berikut :

  1. Ketua Majelis Gugus Depan : RBA Widjonarko,SKM,M.Kes
  2. Wakil Ketua : dr. Benget Saragih. M.Epid
  3. Sekretaris : Ir. Ade Sutrisno M.Kes

Unsur Gugus depan

  1. Ketua Pembina gugus depan putra : Fredrik Lona Djara, SKM
  2. Ketua Pembina gugus depan putri : Uli Rohati Siregar, SKM
  3. Pembina pramuka ambalan penegak putra : M Irfan Munthe, SKM
  4. Pembina pramuka ambalan penegak putri : drg. Evvi Rotua
  5. Instruktur Satuan karya saka bakti husada putra : Indra Pelani
  6. Instruktur Satuan karya saka bakti husada putri : Ita Amelia

Anggota Majelis Pembimbing Gugusdepan (MABIGUS)

  1. Fifi Nur Afifah, SKM, M.Epid
  2. drg. Rifaunama Rachim SJ, M.Si
  3. Brata Sugema,SKM,M.Si
  4. Agus Sugiarto,SKM, M.Kes
  5. Rosyid Ridlo Prayogo, SE, MKM
  6. Ali Isha Wardhana, SKM, MKM
  7. Umar Fahmi, SKM,MKM
  8. dr. Trio Toufik Edwin T, MKM

Instruktur Satuan karya

  1. Krida Bina Lingkungan Sehat Putra : Subarjo
  2. Krida Bina Lingkungan Sehat Putri : Fitri Nurhayati, SKM
  3. Krida Bina Prilaku Hidup Bersih Putra : Edi Hamdi
  4. Krida bina prilaku hidup bersih Putri : Dwi Asih Suprihatin, SKM

Fasilitator :

  1. Manur Aruan
  2. Mohammad Amnurokhim Malahade
  3. Muhamad Zahri, SKM
  4. Dinsi Aprilius
  5. M. Meiriyanto
  6. Yoga Sasmaya
  7. Cahyono Edi Nugroho

Disusun oleh: dr. Benget Saragih, M. Epid

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) khususnya Pemeriksaan kesehatan Anak Buah Kapal (Nahkoda), Pemeriksaan Sanitasi Kapal dan Pemeriksaan dokumen kesehatan Kapal pada saat kedatangan dan keberangkatan kapal dari dalam dan luar negeri di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok telah dilakukan uji kelayakan dan kepatuhan bagi petugas pemeriksa Boarding Officer) dan petugas Administrasi dan pencatatan sejak bulan Juli 2014.

Tujuan dari uji kelayakan dan kepatuhan adalah untuk membentuk Tim pemeriksa yang saling bekerja sama, taat pada SOP, dan sesuai dengan kompetensinya. Yang diujikan adalah kemampuan pemahaman teknis pemeriksaan kesehatan Orang, Barang dan alat angkut serta pencatatan dan pelaporan. Selain kemampuan teknis juga dilakukan tes tipe kepribadian petugas dengan menggunakan metode yang digunakan adalah media kuesioner untuk mengetahui karakter dan kepribadian petugas. Tes tipe kepribadian diikuti seluruh pejabat struktural dan staf dilingkungan KKP Kelas I tanjung Priok. Hasil dari tes ini yang memiliki tipe kepribadian tipe 1 sebanyak 14 orang, tipe Kepribadian tipe 2 sebanyak 24 orang, tipe kepribadian tipe 3 sebanyak 20 dan tipe kepribadian tipe 4 = 4 orang.

Dari hasil uji kepatuhan dan kelayakan di tentukan 8 Tim untuk shiff Pagi dan 6 Tim untuk shiff malam dengan syarat setiap Tim terdiri dari :

  1. Tim Boarding dengan kompetensi (Epidemiolog,Sanitarian,Medis) yang menguasai SOP pemeriksaan kesehatan alat angkut beserta isinya dan menguasai Bahasa Inggris.
  2. Administrasi dan pencatatan in dan out clearance kapal yang menguasai komputer dan Aplikasi online pencatatan dan pelaporan SE.
  3. Didalam setiap Tim di tempatkan berbagai Tipe kepribadian agar bisa bekerjasama antar petugas dengan baik.

Disusun oleh: dr. Benget Saragih, M.Epid

Dalam rangka peningkatan pelayanan kekarantinaan kapal serta pelayanan penerbitan dokumen kesehatan kapal maka perlu dilakukan penilaian terhadap petugas.

Penghargaan dan sanksi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang prima dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok. Pelaksanaan dan penerapan penghargaan dan sanksi terhadap pegawai bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan penerapan pekerjaan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SOP) yang dilihat dari beberapa aspek yaitu: Kedispilinan, Kerjasama, Kerapihan dan Kemampuan Teknis. Khusus untuk Perwira Jaga selain aspek tersebut juga dilihat aspek “Kepemimpinan”.

Penilaian ini dilaksanakan dimulai Bulan Oktober – Desember 2014, adapun petugas yang dinilai adalah Perwira Jaga, Boarding Officer (BO), Administrasi dan Pencatatan (AP), Sopir Ambulance dan Cleaning Service.

Mekanisme penilaian dilakukan pada Petugas yang melakukan kegiatan jaga di pelayanan dan pada saat menjalankan tugas kedinasan sehari-hari. Petugas Jaga yang terdiri dari Petugas BO, Petugas AP, Sopir Ambulance dan Cleaning Service dinilai oleh Perwira Jaga, sedangkan tugas Perwira Jaga dinilai oleh Atasan Perwira Jaga dengan berkoordinasi masing-masing atasan langsungnya.

Untuk memberikan penilain yang lebih obyektif, penilaian juga dilakukan dengan memberikan lembar “Kuesioner Penilaian” kepada seluruh petugas yang terlibat pada kegiatan “Jaga” di Pelayanan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian yang telah dilakukan maka diperoleh kandidat Petugas yang memiliki kinerja yang sangat baik pada tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut:

  1. Perwira Jaga Terbaik Mulyono
  2. Boarding Officer Terbaik Indra Felani
  3. Administrasi dan pelaporan Terbaik Sulviana Safri
  4. Sopir Ambulans Terbaik Dasmin
  5. Cleaning service Terbaik Rochim

Berdasarkan hasil penilaian tersebut bagi petugas yang dianggap mempunyai nilai yang baik maka diberikan penghargaan sebagai bentuk pengharagaan/reward dari prestasi yang diraihnya oleh Kepala KKP Kelas I Tanjung Priok.

Kamis, 15 Januari 2015 21:10

Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2014

Disusun oleh: Silmy Suksesie, SKM

Sudah menjadi agenda rutin awal tahun, bahwa di bulan Januari sudah harus tersusun dokumen Laporan Tahunan. Laporan Tahunan ini merupakan laporan pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun.

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 12 - 14 Januari 2015 di Ruang Rapat lantai 4 KKP Kelas I Tanjung Priok, dengan peserta sebanyak 35 orang terdiri dari Kepala Kantor, para pejabat struktural dan petugas pelaporan dari bagian/bidang dan wilayah kerja.

Pada pertemuan ini dilakukan pengumpulan data hasil pelaksanaan kegiatan dari masing-masing bidang/bagian dan wilayah kerja kemudian dilakukan pembahasan, evaluasi dan penyusunan sehingga menghasilkan laporan tahunan KKP Kelas I Tanjung Priok. Laporan Tahunan KKP Kelas I Tanjung Priok berisi uraian menyeluruh mengenai kondisi sumber daya (sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana), hasil kegiatan program, pencapaian kinerja dan masalah, hambatan dan terobosan yang dilakukan dalam upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan program.

Disusun oleh: Romanika, SKM, M.Kes

Kantor Kesehatan pelabuhan adalah unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas pencegahan masuk dan keluarnya penyakit menular potensial wabah, kekarantinaan, pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan, serta pengendalian dampak kesehatan lingkungan. KKP Kelas I Tanjung Priok sebagai pintu gerbang negara Indonesia mempunyai peranan penting dalam cegah tangkal penyakit. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program dengan cara menyusun laporan akuntabilitas. Laporan ini menggambarkan kinerja instansi pemerintah sebagai media pertanggungjawaban dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja.

Dalam rangka terus mendorong pelaksanaan “Good Governance” di lingkungan Kementerian Kesehatan dan sebagai salah satu instansi pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan serta sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Ditjen PP & PL maka KKP Kelas I Tanjung Priok perlu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja KKP Kelas I Tanjung Priok. Oleh karena itu, Pertemuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KKP Kelas I Tanjung Priok ini dilaksanakan.

Pertemuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KKP Kelas I Tanjung Priok dilaksanakan selama dua hari, yaitu tanggal 19 s.d 20 Januari 2015 di Ruang Rapat Lantai 4 KKP Kelas I Tanjung Priok dengan peserta sebanyak 30 orang pegawai KKP Kelas I Tanjung Priok. Agar tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai, maka kami mengundang narasumber yang berkompeten yang berasal dari Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebanyak 2 orang.

Materi yang disampaikan oleh Bapak Rudi Widjanarko dan Bapak Mulyadi adalah mengenai Kebijakan dan Rambu – rambu Penyusunan LAKIP pada satuan kerja UPT Ditjen PP dan PL.

Hasil dari kegiatan ini yaitu tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja KKP Kelas I Tanjung Priok sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan program dan dapat meningkatkan akuntabilitas sehingga menciptakan kredibilitas yang tinggi dan kepercayaan masyarakat.

Disusun oleh: Nur Ashri Maunah, Amdkl

Untuk dapat menggambarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KKP Kelas I Tanjung Priok maka diperlukan penyusunan profil kegiatan. Pembuatan Profil dapat bermanfaat untuk memberikan gambaran / informasi kepada pambaca baik itu pegawai KKP Kelas I Tanjung Priok maupun pihak luar  mengenai latar belakang, kondisi saat ini serta kegiatan dan hasilnya pada tahun tertentu atau dapat pula sebagai pembanding dengan tahun sebelumnya.

Kegiatan Penyusunan Profil KKP Kelas I Tanjung Priok Tahun 2014 diselenggarakan  pada tanggal 4 s.d 6 Februari 2015, dihadiri oleh 35 orang terdiri terdiri dari Kepala Kantor, para pejabat struktural dan petugas pelaporan dari bagian/bidang dan wilayah kerja. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat lantai 4 KKP Kelas I Tanjung Priok.

Output dari kegiatan Penyusunan Profil KKP Kelas I Tanjung Priok  yaitu tersusunnya buku profil KKP Kelas I Tanjung Priok Tahun 2014 dengan sajian informasi mengenai KKP Kelas I Tanjung Priok sehingga memberikan gambaran bagi instansi di luar KKP Kelas I Tanjung Priok.